Banua6.com, Paringin – Menanggapi keluhan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi, DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan sopir angkutan se-Kabupaten Balangan, Selasa (26/5/2026).
Forum ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari jajaran Forkopimda, Kabag Perekonomian Setda Balangan, Kodim HSU-Balangan, Kejaksaan Negeri Balangan, Polres Balangan, pengelola SPBU Haur Batu dan Batu Mandi, serta kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
Dari pembahasan tersebut, dihasilkan kesepakatan penting untuk mengatasi masalah distribusi. Langkah utama yang disepakati adalah pembentukan Tim Terpadu Khusus Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi, yang beranggotakan perwakilan pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, dan unsur masyarakat.
Selain itu, seluruh pihak sepakat untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU maupun oknum yang terbukti melanggar aturan penyaluran sesuai hukum yang berlaku.
Untuk ketertiban pembelian, akan diterapkan sistem barcode dengan ketentuan maksimal pengisian 60 liter bagi kendaraan truk. Satu barcode hanya berlaku untuk satu kendaraan dalam satu kali transaksi dan tidak dapat diwakilkan.
Harga jual diharuskan tetap sesuai ketetapan pemerintah. Tim terpadu bersama aparat penegak hukum akan rutin melakukan pemantauan guna memastikan penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, bagi pelaku UMKM serta masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, pengambilan solar subsidi akan menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait dan tetap dalam pengawasan ketat tim tersebut.
D
PRD berharap dengan kesepakatan ini, masalah kelangkaan dapat segera teratasi sehingga kebutuhan operasional para sopir dan masyarakat dapat terpenuhi dengan lancar. (dau/hy).
