DPRD Balangan Bela Warga, Soroti Klaim BPJS Ketenagakerjaan yang Terkendala Administrasi

Banua6.com, Paringin – DPRD Kabupaten Balangan meminta agar persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Barabai dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, Senin (10/8/2026).

RDP digelar menyusul adanya keluhan warga terkait klaim BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat diproses karena dokumen persyaratan belum lengkap. Dewan menilai persoalan ini perlu segera dicarikan jalan keluar agar masyarakat tidak kehilangan haknya hanya karena belum memahami atau belum memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sesuai PP Nomor 44 Tahun 2015, pengajuan klaim Jaminan Kematian memerlukan kelengkapan dokumen tertentu. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, klaim tidak dapat diproses.

Anggota DPRD Balangan, Supianor, menyoroti masih banyak warga di Kecamatan Halong yang terkendala masalah ini. Ia meminta agar BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait secara proaktif menginformasikan kepada peserta yang belum lengkap dokumennya, sehingga jika terjadi musibah, klaim dapat langsung diproses.

“Jangan sampai masyarakat sudah menjadi peserta, tetapi ketika membutuhkan haknya justru terkendala karena dokumen yang belum lengkap. Ini harus diantisipasi sejak awal,” tegas Supianor.

DPRD juga mendorong pembaruan data peserta secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dokumen sejak dini. Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja dan Hubungan Industrial, Slametno, memastikan akan segera melakukan pemutakhiran data dan sosialisasi persyaratan klaim.

DPRD Balangan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Bagi Dewan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut perlindungan dan hak masyarakat ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan anggota keluarga. (dau/sal).