Banua6.com, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bappeda menggelar Konsultasi Publik Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025 di Aula Bapperida setempat, Selasa (18/11/2025).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H. Rahmi, menjelaskan bahwa KRB merupakan fondasi penting dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data dan kondisi riil. “KRB menjadi dasar dalam merumuskan langkah mitigasi. Semua potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dihitung komprehensif agar program tepat sasaran,” ujarnya.
Hasil konsultasi publik nantinya akan menyempurnakan dokumen KRB sebelum ditetapkan sebagai acuan resmi perencanaan daerah 2025.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Fraksi PKS Hafis Anshari memberikan apresiasi dan harapan. “Kajian ini penting agar pemerintah memiliki peta risiko yang jelas. Kami harap hasilnya diimplementasikan hingga tingkat desa,” ungkapnya. Ia menegaskan perlunya penguatan edukasi kebencanaan di wilayah rawan seperti bantaran sungai, perbukitan, dan permukiman padat.
“Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Kami mendorong peningkatan pelatihan, simulasi evakuasi, dan sarana peringatan dini,” tambahnya
Dengan konsultasi publik ini, diharapkan KRB Balangan 2025 menjadi landasan kuat membangun daerah yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. (dau/ys).
Banua6.com, Paringin – DPRD Kabupaten Balangan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD…
Banua6.com, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan menghadirkan terobosan baru di bidang pendidikan dan perlindungan sosial…
Banua6.com, Paringin – Menanggapi keluhan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi, DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Dengar…
Banua6.com, Paringin – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan…
Banua6.com, Paringin – Anggota DPRD Kabupaten Balangan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK…
Banua6.com, Paringin – DPRD Kabupaten Balangan terus mendorong penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang…