Banua6.com, Paringin – DPRD Kabupaten Balangan mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk segera mengambil langkah nyata mengatasi banjir dan kerusakan lahan yang dialami warga akibat pembangunan Bendungan Pitap. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Lindawati, Senin (29/6/2026).
Rapat dihadiri Wakil Ketua II Saiful Arif, Ketua Komisi III Hafis Anshari, anggota DPRD Syahbudin dan Supianor, serta perwakilan Dinas Pertanahan dan LH, Bapperida, PUPR, Kecamatan Awayan, dan warga terdampak. Sayangnya, meski sudah diundang resmi, pihak BWS Kalimantan III tidak hadir, hal ini disayangkan DPRD karena merupakan instansi yang berwenang menangani masalah tersebut.
Hj. Lindawati menegaskan lembaganya akan terus mengawal hingga ada penyelesaian pasti. “Kami minta BWS segera turun ke lapangan dan selesaikan keluhan warga. Jika tak ada tindak lanjut, kami siap bawa masalah ini ke tingkat kementerian agar hak masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Hafis Anshari menyatakan kondisi banjir makin mengkhawatirkan, merendam permukiman serta merusak lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi tumpuan hidup warga. Padahal koordinasi sudah dilakukan beberapa kali, namun belum ada tanggapan maupun langkah konkret.
“Dampak makin terasa, mata pencaharian terganggu. Kami harap BWS segera evaluasi dan bertindak, jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujar Hafis
Melalui RDPU ini, DPRD menegaskan komitmen memperjuangkan aspirasi warga. Apabila belum ada respons, DPRD siap membawa persoalan ini ke kementerian demi penyelesaian yang cepat dan tepat. (dau/hy).
